Tag

, ,

mazmur-musim-sunyi-fotografer-zawawi-se1.jpg

Radar Banten, 26 Agustus 2015

Dalam wawancaranya dengan Rossie Indira untuk CounterPunch, Andre Vltchek menyatakan dengan lantang tentang Indonesia pasca 65: “Negara ini sudah terlalu lama diatur oleh orang-orang yang telah menjual bangsa ini ke perusahaan dan pemerintah asing. Orang-orang ini tidak punya moral dan belas kasihan. Jika rakyat mencoba bernegosiasi dengan mereka, maka mereka hanya akan melakukan apa yang mereka telah lakukan selama beberapa dekade ini: menipu dan berbohong, mencoba mengulur waktu. Mereka tidak peduli tentang Indonesia dan rakyat Indonesia! Mereka ingin memberikan mobil Porsche dan diploma untuk anak-anak mereka, serta kondominium mewah di Australia, Amerika Serikat, Singapura dan Hong Kong”.

Memang sudah bukan rahasia lagi bahwa proses peralihan (perebutan) kekuasaan di Indonesia di masa-masa itu merupakan kudeta kekuasaan, sebagaimana dinyatakan Zaim Saidi: “Pada 1965, Presiden Soekarno, memutuskan keluar dari PBB, IMF dan Bank Dunia. Perusahaan-perusahaan asing dinasionalisasi. Karena keberaniannya itu, tahun 1967 pemerintahan Soekarno diakhiri oleh konspirasi para bankir, penguasa dan politisi internasional, termasuk Amerika Serikat dengan jalan kudeta oleh Soeharto”. Dua gambaran yang diungkapkan Andre Vltchek dan Zaim Saidi itu sudah cukup menginformasikan kepada kita bahwa kelompok neo-imperialis Barat yang dalam hal ini digawangi Amerika, sangat berkepentingan dan berambisi untuk “menikmati” potensi dan kekayaan Indonesia sepuas-puasnya. Dan sesungguhnya, ambisi imperialisme baru melalui modal dan lembaga-lembaga kapitalisme yang dikendalikan Amerika dan Barat itu sudah dirancang dan direncanakan sejak 1940-an.

Kita tahu, puluhan tahun silam –tepatnya di bulan Juli 1944, sejumlah delegasi dan orang-orang terhormat dari 45 negara berkumpul di Bretton Woods. Yang mereka rembug-kan di tempat itu adalah seputar persoalan tatanan dan rekonstruksi moneter paska perang –sementara perang itu sendiri diotaki oleh segelintir elite Zionis Internasional yang menciptakan krisis finansial sekaligus bisa meraup untung dengan menciptakan perang. Dan terbukti, di Bretton Woods, rekayasa pengendalian moneter dan finansial global oleh mereka itu dimulai dan digagas –tentu dengan sangat serius. Di Bretton Woods itulah mereka sepakat mendirikan International Monetary Fund (IMF/Yayasan Dana Moneter Internasional) dan World Bank (Bank Dunia).

IMF dan Bank Dunia, dalam klaim mereka, adalah semacam “lembaga pemadam kebakaran” –meski tak sedikit yang malah tanpa sungkan-sungkan menyebutnya sebagai lembaga penyulut kebakaran dan biang krisis dan ketidakadilan yang sesungguhnya. Saat ini –di sejumlah tempat di dunia, banyak masyarakat menilai IMF, sebagai contoh, hanya memperparah kemiskinan di Negara-negara berkembang dan meningkatkan ketidak-seimbangan dunia dan ketidak-adilan dalam skala global.

Pertanyaannya adalah apa dan bagaimana itu IMF? Secara sederhana, bayangkan Anda menjalani hidup dengan cara (tingkah laku ekonomi) yang melebihi (tidak sesuai dengan kapasitas) pendapatan Anda –sehingga Anda tidak mampu membayar kredit rumah atau mobil Anda. Lalu Anda pergi ke sebuah bank yang bersedia memberikan pinjaman –asalkan Anda berjanji membayarnya kembali sesuai jadwal yang ditetapkan dan disepakati. Seperti sebuah bank yang memberi Anda pinjaman dengan sejumlah syarat inilah IMF bekerja –dan jika Anda tidak sanggup membayarnya, maka bukan tak mungkin alias lazimnya, mereka akan menyita asset dan kekayaan Anda. Nah, karena lingkup IMF adalah Negara sebagai klien-nya, maka terjadilah krisis dalam sebuah Negara.

Sementara itu, bila dilihat dari posisi dan kedudukan, IMF dan Bank Dunia adalah lembaga unilateral –atau sebutlah semacam oligarkhi dan korporatokrasi global untuk saat ini. Allan Meltzer, misalnya, menegaskan fakta bahwa IMF dan Bank Dunia bermarkas di Washington DC itu sendiri semakin memperbesar pengaruh unilateral dan campur-tangan bankir-bankir Amerika –yang kebetulan memang kelompok Zionis. Dan pengaruh tersebut seringkali disalah-gunakan untuk memuluskan politik invasif Amerika –semisal membiayai perang demi penaklukkan dan penguasaan sumber-sumber bahan mentah di Timur Tengah, semisal minyak. Sedangkan untuk konteks Indonesia, di penghujung tahun 1990-an silam, Jeffrey Sachs menjuluki IMF sebagai wabah “Tipus Mary” bagi Negara-negara berkembang –yang ironisnya menyebarkan resesi dari satu Negara ke Negara lainnya. Lihat saja kasus Asia Tenggara di Tahun 1997. Singkatnya, jika kita meminjam istilahnya Dreher dan Vaubel, IMF dan Bank Dunia tak ubahnya “perangkap ketergantungan” yang membuat Negara-negara yang masuk dalam jeratnya seperti tikus-tikus yang terkurung dalam jeruji dan kandang besi –hingga takkan sanggup menjadi Negara-negara yang mandiri dan kuat. Saat ini, tak sedikit yang mensinyalir bahwa IMF dan Bank Dunia dikendalikan para oligarkh-korporat global atau yang dalam bahasa lain dipegang oleh segelintir elite penguasa modal yang mengendalikan “korporatokrasi internasional”.

Mewaspadai Oligarkhi Internasional
Dalam Teks lengkap Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-16 di Teheran, Republik Islam Iran pada tanggal 30-31 Agustus 2012 silam, salah-satu poinnya disebutkan: “Keputusan penting yang berkaitan dengan masalah manajemen global tidak boleh lagi didominasi oleh segelintir negara maju. Mengingat perencanaan dilakukan terkait berbagai masalah yang akan mempengaruhi seluruh negara, maka penting sekali agar negara-negara berkembang memiliki peran yang lebih besar di lembaga-lembaga kunci dalam rangka koordinasi dengan berbagai kebijakan di tingkat internasional”. Bunyi Deklarasi GNB tahun 2012 tersebut sangat bermakna sekali, yang salah-satunya seperti tercermin dalam bunyi deklarasi tersebut, adalah menolak unilateralisme politik dan ekonomi. Salah-satu bentuk unilateralisme ekonomi-politik itu dalam skala global adalah oligarkhi dan korporatokrasi global. Secara sederhana, seperti diutarakan John Perkins, William Baumol dan Carl Schramm, korporatokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan, dikuasai atau dijalankan oleh beberapa korporat. Para korporat ini biasanya para pengusaha kaya raya atau konglomerat yang memiliki dana lebih dari cukup untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain dalam suatu Negara dan lintas Negara.

Sementara itu, secara praktis biasanya para konglomerat ini merupakan donator atau penyumbang utama yang menghidupi para politikus, pejabat-pejabat militer dan kepala-kepala instansi suatu negara. Potensi negatif yang bisa muncul dari korporatokrasi adalah kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang diundang-undangkan oleh pemerintah hanya menguntungkan bagi bisnis para konglomerat tertentu saja, sehingga makin menindas golongan ekonomi lemah dan rakyat yang tidak memiliki kemampuan untuk membuka usaha dan meraih pendapatan. Dalam tulisannya yang bertajuk Good Capitalism and Bad Capitalism, William Baumol dan Carl Schramm menyebutkan empat jenis kapitalisme, yaitu: kapitalisme oligarkhi, kapitalisme bimbingan Negara, kapitalisme manajerial atau Big Firm, dan kapitalisme wiraswasta. Dari keempat jenis kapitalisme tersebut, yang paling berbahaya adalah kapitalisme oligarkhi di mana uang dan kekuasaan hanya terkonsentrasi pada segelintir elit dan korporat, yang oleh John Perkins disebut korporatokrasi itu. Sebaliknya, jika sebuah Negara ingin memaksimalkan potensi pertumbuhannya, William Baumol dan Carl Schramm menyarankan agar sebuah Negara memadukan kapitalisme manajerial dan kapitalisme wiraswasta. Intinya memang sebuah Negara mesti cerdik dan cermat menata ekonomi dan kebijakan-kebijak politik-nya yang berkaitan dengan perencanaan dan keputusan yang menyangkut ekonomi.

Untuk konteks Indonesia sendiri, peluang dan kesempatan memang terbuka lebar, meski banyak yang perlu dibenahi. Sebab kita juga tak bisa begitu saja menampik sebuah ironi di mana banyak kemajuan yang dialami oleh Indonesia malah memperparah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kita tahu, inequality atau ketimpangan di Indonesia setiap tahun semakin memburuk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) gini ratio (indeks yang dipakai buat menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat antara pendapatan tertinggi dan terendah) di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan.

Yah, hal itu dapat terjadi karena sirkulasi uang, modal, dan pendapatan hanya terjadi di minoritas orang-orang kaya, hanya di sekitaran para ologarkh yang monopolis, di mana Negara tidak berusaha memberi peluang (atau juga proteksi) bagi mayoritas rakyatnya. Selain itu, faktor korupsi tentu saja sangat besar menyumbang bagi ketidaksehatan keuangan dan ekonomi. Apalagi seperti disinyalir oleh John Perkins, korupsi ini banyak dilakukan oleh para korporat atau para multinasionalis yang tak sungkan-sungkan menyuap para pejabat dan para penentu kebijakan demi memuluskan “usaha” mereka dalam memonopoli potensi uang dan kekayaaan Negara, semisal bahan-bahan mentah material milik Negara. Secara singkat, korporatokrasi seperti yang disinyalir oleh John Perkins itu adalah perkawinan, perselingkuhan atau katakanlah kongkalikong antara pengusaha alias korporat dan penguasa, yang seringkali melakukan “monopoli” dan “tindakan-tindakan sepihak” hingga berani merubah dan mempermainkan undang-undang.

Masalahnya adalah seringkali para korporat alias para multinasionalis (pelaku korporatokrasi) yang menyusun strategi dengan menyambangi Negara-negara sasaran untuk diajak bekerjasama mayoritas berasal dari MNC-MNC (perusahan-perusahaan) asing.

Nah, Indonesia sendiri menurut John Perkins adalah salah satu Negara yang selama puluhan tahun sejak Orde Baru jadi korban korporatokrasi. Kita sama-sama tahu, perusahaan-perusahaan minyak semisal ExxonMobile, Chevron, BP, dan Freeport adalah ancaman serius yang terus mengeruk kekayaan bumi Indonesia, di mana seringkali pemerintah kita tidak bisa berbuat banyak karena tekanan dari tuntutan korporatokrasi tadi. Maka, bukan tanpa alasan jika kita memang harus menolak kapitalisme oligarkhi dan korporatokrasi global tersebut. Sebagaimana hal itu juga tersirat dalam bunyi Deklarasi GNB 2012 silam di Teheran itu: “Pentingnya posisi progresif negara-negara berkembang dari sisi ekonomi harus tercermin dalam struktur manajemen lembaga-lembaga internasional. Keputusan penting yang berkaitan dengan masalah manajemen global tidak boleh lagi didominasi oleh segelintir negara maju. Mengingat perencanaan dilakukan terkait berbagai masalah yang akan mempengaruhi seluruh negara, maka penting sekali agar negara-negara berkembang memiliki peran yang lebih besar di lembaga-lembaga kunci dalam rangka koordinasi dengan berbagai kebijakan di tingkat internasional”.

Sulaiman Djaya

Iklan