Tag

, , ,

Ushul Fikih, Narkoba, Hukuman Mati

Radar Banten, 30 April 2015

Terkait hukuman mati atas para pelaku pengedar dan perdagangan narkoba yang disebut Bali Nine (kecuali eksekusi atas Mary Jane Veloso yang ditunda karena diduga hanya menjadi korban human trafficking dan korban peredaran dan jaringan Narkoba yang untuk sementara eksekusi atas Mary Jane Veloso tersebut juga menanti hasil pengadilan di Filipina sendiri), publik di Indonesia harus diakui memang berbeda pendapat dan terbelah opininya terkait pelaksanaan hukuman mati atas Bali Nine tersebut. Ada yang pro dan yang kontra.

Yang pro hukuman mati tersebut, misalnya, berpendapat dan berpandangan bahwa hukuman mati tersebut telah sesuai dengan nilai dan prinsip keadilan serta sudah tepat secara politik mengingat dampak “mematikan” dari narkoba tersebut yang bisa menyebabkan kematian serta dampak buruk bagi banyak orang, utamanya bagi generasi muda bangsa, sehingga diperlukan skala prioritas dalam soal ini, yaitu lebih baik mengambil kemaslahatan yang lebih besar dengan jalan mengeksekusi para pengedar, para bandar, dan para penjual barang haram tersebut. Sementara mereka yang kontra dengan hukuman mati tersebut berpendapat bahwa hukuman mati itu sendiri bertentangan dengan hak untuk hidup bagi setiap orang.

Penulis sendiri berada di pihak yang pro pelaksanaan hukuman mati tersebut terkait yang demikian, tentu saja dengan alasan dan argumen agar setidak-tidaknya hukuman mati tersebut memberikan efek jera bagi para pelaku perdagangan barang haram alias narkoba tersebut, mengingat barang haram itu memang cukup membahayakan kesehatan dan kelangsungan generasi bangsa saat ini dan di masa yang akan datang.

Perlu diingat pula oleh kita bersama, berbeda dengan era SBY yang mudah didikte oleh pihak asing, kita barangkali harus memberikan apresiasi yang besar kepada Presiden Joko Widodo dengan berani mengambil langkah tegas dibanding SBY yang dapat didikte Australia di masa lalu terkait si “Ratu Narkoba” dari Australia yang dapat bebas di era pemerintahan SBY atas intervensi alias tekanan Australia, sehingga citra Indonesia dianggap lemah dan tidak memiliki “kemandirian” di hadapan intervensi Negara lain, yang dalam hal ini intervensi dan tekanan pihak Australia.

Persis dalam hal inilah, terkait masalah narkoba dan dampak mematikannya tersebut, penulis teringat kaidah ushul fikih yang berbunyi: “Ditangguhkan bahaya khusus demi menolak bahaya umum”, contohnya pembunuh keji yang berbahaya harus “dibunuh” demi mengamankan banyak jiwa-jiwa yang lain yang sewaktu-waktu dapat terenggut oleh kejahatan dan kekejiannya. Juga kaidah ushul fikih lain yang berbunyi: “Yang lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan.” Contohnya adalah seorang suami boleh dipenjara (di-bui) apabila menangguhkan memberi nafkah istrinya. Juga, contohnya, seorang istri boleh ditalak karena bahaya, dan suami tidak memberi nafkah kepadanya. Juga kaidah ushul fikih lain lagi yang berbunyi: “Menolak bahaya harus didahulukan (diprioritaskan) dari pada menarik keuntungan.”

Bila kita renungkan bersama, kaidah-kaidah ushul fikih yang telah disebutkan itu sungguh sangat relevan dan mengandung hikmah serta fondasi bagi hukum positif untuk diberlakukan dalam praksis kehidupan sosial dan politik di masyarakat dan bangsa kita. Semisal, bahwa kita harus mengedepankan untuk menyelamatkan masyarakat dan kebaikan bersama dalam kehidupan sosial-politik kita dari bahaya-bahaya yang bisa merusak dan mengancam kehidupan dan keberlangsungan bangsa dan masyarakat kita.

Secara pribadi, penulis sendiri tentu mendukung penuh ketegasan Presiden Joko Widodo untuk memerangi narkoba, mengingat bahaya yang sangat besar yang dapat ditimbulkan atau diakibatkan dari barang haram tersebut. Berpegang pada kaidah-kaidah ushul fikih di atas, menurut penulis, upaya Presiden Joko Widodo dalam rangka memerangi narkoba dengan berusaha memberikan atau menimbulkan efek jera bagi pera pelakunya sudah tepat dan layak diteruskan.

Selain telah diharamkan oleh agama (Islam), dampak narkoba, seperti yang telah diketahui bersama, selain dapat merenggut nyawa para pemakai dan penggunanya, juga dapat menyebabkan rusaknya masyarakat dan bangsa serta hilangnya produktivitas masyarakat. Sebagai contoh (dalam hal kesehatan), misalnya, secara umum semua jenis narkoba jika disalahgunakan akan memberikan dampak, semisal: Pertama, depresan (yaitu dapat menyebabkan si pemakai atau si pengguna akan tertidur atau tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama, sehingga akan berdampak pada hilangnya daya-hidup dan kreativitas. Kedua, halusinogen (yaitu dapat menyebabkan si pemakai atau si penggunanya akan berhalusinasi alias melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, sehingga menyebabkan keterputusan dengan kenyataan hidup. Ketiga, adiktif atau kecanduan di mana si pemakai akan merasa ketagihan sehingga akan melakukan berbagai cara agar terus bisa mengkonsumsinya, dan jika si pemakai tidak bisa mendapatkannya, tubuhnya akan ada pada kondisi kritis.

Sementara itu, secara psikologis, bahaya narkoba terhadap si pemakainya akan menyebabkan kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah. Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga. Agitatif, menjadi ganas dan melahirkan tingkah laku yang brutal. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Sedangkan secara sosial, bahaya narkoba terhadap lingkungan sosial akan menyebabkan si penggunanya mengalami gangguan mental. Anti-sosial dan asusila. Dikucilkan oleh lingkungan. Merepotkan dan menjadi beban keluarga. Pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram.

Jika demikian, adalah sungguh benar bila Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa bahaya narkoba akan merusak generasi bangsa, yang dengan sendirinya akan merusak masa depan bangsa itu sendiri. Maka sudah selayaknya-lah bila kita pun mendukung upaya Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia untuk memerangi narkoba tersebut, sebagaimana telah dinyatakan kaidah ushul fikih yang telah disebutkan itu, “mencegah bahaya harus diutamakan dan didahulukan daripada meraih (melakukan) kebaikan”, yang tak lain demi menyelamatkan bangsa ini sendiri, sebagaimana dulu Tiongkok memerangi perdagangan candu dari Barat (Ingris) yang telah merusak masyarakat Tiongkok.

Sulaiman Djaya

Iklan