Tag

,

Banten-Di-Tahun-1600

Radar Banten, 8 Januari 2015

Kota-kota atau pun ibukota kerajaan-kerajaan di Jawa pada abad ke-16, demikian dinyatakan T. Roesmantoro, diperkirakan mencontoh tata-kota dari ibukota Kerajaan Majapahit. Bahkan beberapa bagian gedung di Majapahit secara sengaja dipindah dan dipasangkan sebagai elemen bangunan baru di Kerajaan Demak dan Kudus. Tiang-tiang bangunan dari kayu pada bagian serambi Masjid Demak, misalnya, dan pintu Majapahit sebagai peninggalan kuno di Kudus telah cukup memperkuat pendapat tersebut. Begitulah diceritakan, seorang ahli bangunan di Majapahit yang menjadi tawanan perang di Kerajaan Demak, yang bernama Ki Sepet atau Raden Sepat atau Raden Sapet dipercaya sebagai perencana kota dan arsitek Kerajaan Demak. Kemudian, atas perintah Sunan Gunung Djati, Sultan Demak mengirimkan Raden Sepat sang arsitek tersebut ke Cirebon. Seperti telah diketahui oleh para penulis historiografi dan sejarawan, sebelum bermukim di Cirebon, Sunan Gunung Djati adalah penyebar Islam di Banten.

Ketika itu Sunan Gunung Djati memerintahkan putranya, Hasanuddin atau Maulana Judah, membangun kota Kerajaan Banten. Dalam melaksanakan pembangunan ibukota Kerajaan Banten tersebut, penentuan letak bangunan-bangunan dan bagian-bagian penting dari kota kerajaan berdasarkan petunjuk Sunan Gunung Djati, hingga tak diragukan lagi, tata-kota Kerajaan Banten sangat dimungkinkan memiliki kesamaan dengan tata-kota Kerajaan Islam Demak, meski karya desain dan bangunan Raden Sepat sang arsitek Majapahit itu di Cirebon adalah kompleks pemakaman untuk wali. Selanjutnya, para pendatang pertama asal Portugis dan Belanda menuturkan bahwa kebanyakan kota pelabuhan di Jawa pada abad ke-16 dan permulaan abad ke-17 diperkuat dengan kubu pertahanan atau benteng, pagar bertiang (atau pagaruyung) atau tembok. Kota pelabuhan yang dimaksud adalah Demak, Jepara, Cirebon, Banten, Pati, Tuban, Sidayu, Gresik, Surabaya, Aros Baya, Wirasaba, dan Pasuruan.

Kota Banten, yang kemudian dikenal sebagai kota terbesar yang pernah ada dalam sejarah Kerajaan-kerajaan di Nusantara itu, memang sengaja dibangun di Tepi Teluk Banten, yang memang rupa-rupanya telah memilih visi maritim. Sementara itu, penemuan perkakas batu, keramik Cina dari Dinasti Tang dan Sung abad ke-9 dan 10 di kampung Odel di tepi Sungai Cibanten menunjukan bahwa daerah aliran sungai Cibanten sudah lama dijadikan tempat hunian jauh sebelum masa Kerajaan Islam berdiri dan didirikan di Banten, yang belakangan setelah dilakukan kajian dan penelitian arkeologis selama bertahun-tahun sejak tahun 1988 sampai tahun 1992, merupakan Ibukota Kerjaan Banten Girang, yang sempat disinggahi, bahkan dijadikan tempat berdiam oleh Sunan Gunung Djati dan Maulana Hasanuddin dalam waktu cukup lama, sebelum mendirikan atau memindahkan Ibukota Kerajaan ke tempat yang kelak menjadi Ibukota Kerajaan Islam Banten.

Pendapat yang sama juga ditulis Claude Guillot, ketika dalam artikel panjangnya yang berjudul Banten 1678 itu, mengatakan bahwa Ibukota Banten pada fase awal pendiriannya menerapkan konsep kerajaan dan ruang yang mendasari tata-kota Jawa kuno. Bahkan dengan berani Claude Guillot menulis bahwa cara berpikir agama Islam yang dianut para Sultan Banten, rupa-rupanya tidak memberikan perubahan yang berarti dalam pembangunan ibukota Kesultanan. Tak hanya itu, secara orientasi, Guillot juga berani melakukan hipotesis bahwa pembangunan dan pendirian ibukota Kesultanan Banten juga bercirikan sebuah kota yang menerapkan konsep Kota Mandala, di mana pusat Kota dari Ibukota Kerajaan Islam Banten adalah sebuah lapangan yang dinamakan Paseban, yang dalam versi teks Sajarah Banten disebut sebagai Darparagi, yang kira-kira laiknya alun-alun di kota-kota masa kini.

Hal itu juga tercermin dari struktur ruang dan tempat dalam Istana Sultan Banten atau di sekitar istana, baik secara eksterior maupun interior. Misalnya, di sebelah selatan lapangan istana, setidak-tidaknya sejak Sultan Abul Mafakhir, terdapat bangunan Sri Manganti yang diperuntukkan bagi para tamu raja atau tamu sultan ketika mereka datang, masuk, dan menunggu sebelum diterima oleh Sultan Banten. Kemudian, ketika memasuki kompleks istana yang sesungguhnya, masih menurut paparan Guillot, terdapat sejumlah pelataran dan bangunan yang dinamakan dengan nama Made, sebuah kampung yang diberi nama Candi Raras, kantor bendahara pribadi Sultan, Mesjid Sultan yang memiliki menara, Meriam Ki Jimat, kandang kuda, serta tempat penjagaan yang terdapat di setiap tempat tersebut.

Seperti halnya alun-alun di kota-kota masa kini, lapangan Sultan yang bernama Darparagi atau Paseban itu, berfungsi sebagai tempat tampilnya Sultan di hadapan rakyatnya dalam situasi-situasi dan moment-moment sosial-politik penting. Darparagi atau Paseban itu, terletak di tengah-tengah jalur antara pasar, tempat rakyat saling bertemu, dan istana atau kediaman Sultan. Darparagi atau Paseban, yang tak lain adalah alun-alun di kota-kota masa kini, terletak di utara istana dan memanjang hingga ke sungai, yang tak ayal lagi, telah membuatnya menjadi “pusat politik”. Di lapangan yang bernama Darparagi atau Paseban inilah, setiap hari Sabtu, lanjut Claude Guillot, rakyat Banten dapat menyaksikan Sultan dan para pembesar Kesultanan Banten dengan gagah-berani dan riang berlomba dalam permainan kekuatan dan ketangkasan dengan menggunakan senjata sembari mengendarai kuda masing-masing, sebuah ajang adu ketangkasan dan kekuatan yang diberi-nama Sasapton, dan Sultan Banten yang paling menggemari olahraga ketangkasan dan kekuatan ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa.

Dengan kata lain, konsep dan orientasi pendirian dan pembangunan Ibukota Kesultanan Banten adalah penjelmaan wawasan dan kosmologi “Negara Konsentris Jawa”, meski secara ekonomi bervisi sebagai “Negeri Niaga Maritim” yang memadukan potensi dan kekayaan agraris, yang semakin menguatkan hipotesis bahwa Banten sepanjang sejarahnya sejak jaman Kerajaan Hindu Banten Girang hingga Kerajaan Islam Banten, merupakan negeri yang memadukan wawasan dan kosmologi “Dunia Jawa” dan “Dunia Melayu”.

Pilihan ekonomi yang diambil Kerajaan Islam Banten untuk menjadi “Negeri Niaga Maritim”, meski secara politik bersifat Jawa, seperti dipaparkan Guillot serta sejarawan yang lain, dan meski sedikit menggeser orientasi Ibukota Kesultanan yang menerapkan ciri “Negara Konsentris Jawa” tersebut, tidak sepenuhnya mampu menggusur “Kekuasaan politis berciri Jawa” yang menyebabkan para Sultan berlaku tak ubahnya penerima hasil yang pasif dari niaga maritim tersebut ketimbang sebagai pelaku yang aktif, ketika perkampungan dan kompleks-kompleks para pendatang dan orang asing dibangun dan ditempatkan di luar istana atau di luar keraton. Sebutlah, misalnya, perkampungan atau kompleks orang-orang Tionghoa, yang meski beberapa di antara mereka merupakan para syahbandar dan orang-orang kepercayaan terdekat Sultan, ditempatkan di luar benteng keraton. Hal yang sama juga diberlakukan bagi kompleks orang-orang dari Eropa, dari Benggala, Tamil, India, Persia dan dari Nusantara, seperti dari Bali, Bugis, Cirebon, dari Palembang, dan yang lainnya.

Selain kampung-kampung dari ragam negara asing dan ragam etnis dari Nusantara tersebut, di sekitar, atau tak jauh dari Keraton, juga terdapat kampung-kampung yang diawasi dan dipimpin oleh para bangsawan yang dipilih langsung oleh para Sultan Banten. Hanya saja, kelemahan konstruksi dan bangunan tradisional rumah-rumah yang dibangun dari pohon-pohon dan kayu-kayu di kampung-kampung tersebut adalah sifatnya yang mudah terpantik api, telah membuatnya rentan pada insiden kebakaran, yang karena belajar dari hal itu, Sultan Ageng Tirtayasa mulai serius memikirkan untuk memerintahkan rakyat Banten agar mulai membangun rumah dengan menggunakan bahan-bahan dari batubata dan bahan-bahan lain yang tidak mudah terbakar. Sementara itu, kediaman-kediaman yang lain, semisal Kampung Kefakihan atau Kasunyatan, lebih merupakan hunian khusus, yang meski serupa, tapi tidak sama dengan perkampungan-perkampungan umumnya di lingkungan Kesultanan Banten.

Dengan penempatan dan struktur yang demikian itulah, Istana Sultan atau Keraton Kesultanan Banten, tak diragukan lagi telah menjadi sebuah pusat yang berada di tengah-tengah hunian dan perkampungan, yang bila dikiaskan dengan perumpamaan manusia dan masyarakat, mirip seorang Raja yang dikelilingi rakyatnya. Hingga, tak diragukan lagi, fakta dan keadaan yang demikian itulah, di mata para sejarawan dan arkeolog Barat, Keraton Kesultanan Banten menerapakan pembangunan dan pendirian Ibukota dan kota yang berciri dan bersifat “konsentris” laiknya ibukota-ibukota atau kota-kota Kerajaan di Jawa, sejak masa Hindu sampai di Era Islam Nusantara. Anehnya, dan ini yang sempat mencengangkan para penulis Barat, pelan-pelan Sultan Ageng Tirtayasa sering melakukan rapat rahasia dengan sedikit pembesarnya di “istana” Kerajaan Banten Girang, selain di istana barunya di Tirtayasa, terutama dalam situasi-situasi konflik dan perang.

Hanya saja, demikian yang dipaparkan para arkeolog dan sejarawan Barat itu, kebiasaan baru Sultan Ageng Tirtayasa tersebut juga justru telah menjadi ciri dan penanda ketidakstabilan Ibukota-ibukota Kerajaan di Jawa, semisal di Mataram dan Yogyakarta yang beberapa kali mengalami perpindahan, yang pada kasus Sultan Ageng Tirtayasa ketidakstabilan itu datang dan terjadi dari keluarganya sendiri, sang putra mahkota yang lebih dikenal dengan Sultan Haji, yang dengan terang-terangan berusaha mengkudeta dirinya, dan yang kemudian memang berhasil karena bersekutu dan berkongsi dengan kekuatan yang bukan dari luar dan juga bukan dari dalam. Ibukota Kesultanan Banten, sebagaimana ibukota-ibukota berbenteng lainnya di Nusantara, yang di satu sisi menghendaki dirinya menjadi sebuah kerajaan maritim dan di saat yang sama tak mau melepaskan ciri konsentris Jawa-nya, seperti dipaparkan para arkeolog dan sejarawan, telah menandakan sebuah watak dan wawasan kerajaan-kerajaan di Jawa yang hendak “membuka diri” bagi yang asing, tapi pada saat yang sama berusaha “melindungi” dan membentengi dari orang-orang yang bukan pemegang tahta politik.

Selain Ibukota Kerajaan Islam Banten, fenomena Kota atau Ibukota berbenteng di Nusantara itu sendiri, seperti yang dikemukakan Daniel Perret dalam artikelnya yang berjudul Kota Raja dalam Kesusasteraan Melayu Lama, dengan merujuk hasil kerja arkeologis di Situs Banten Girang, baru ada di antara abad ke-9 dan ke-10, di mana Kota atau Ibukota Pertama Berbenteng di Nusantara adalah Banten Girang. Rupa-rupanya, visi Kota atau Ibukota berbenteng Kerajaan Islam Banten memang masih memiliki kesinambungan dengan Ibukota-ibukota Kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara, dan utamanya di Jawa. Di mana dengan fakta dan fenomena tersebut, lanjut Daniel Perret, telah menunjukkan bahwa setelah kedatangan Islam, wawasan dan kebudayaan pra-Islam tetap memainkan peranan penting dalam pendirian dan pembangunan kotaraja atau ibukota Kerajaan-kerajaan Islam, di Jawa khususnya, dan di Nusantara umumnya.

Secara umum, masih menurut Daniel Perret, fenomena parit yang mengelilingi istana atau keraton, rupa-rupanya memang dibangun atas kebutuhan dalam situasi perang dan usaha untuk melindungi diri dari serangan musuh dan kekuatan yang sewaktu-waktu menyerang. Dan hal yang sama inilah, sebagaimana dikatakan Claude Guillot tentang Kerajaan Islam Banten, turut mendasari pembangunan benteng yang melindungi dan membentengi istana atau keraton Sultan Banten, yang terbukti berguna sebagai kekuatan tersendiri dalam situasi konflik bersenjata atau perang. Hanya saja, celakanya, dalam kasus Banten, penyerang dan perang itu sendiri datang dari dalam keraton dan istana Kerajaan Islam Banten itu sendiri, seperti dalam kasus perang antara Sultan Ageng Tirtayasa (Sultan Tua) dan anaknya sendiri, Sultan Haji (Sultan Anom) di masa-masa akhir kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa.

Dalam artikel panjangnya yang berjudul Banten 1678 itu, fenomena benteng Kerajaan Islam Banten bahkan dibahas secara khusus oleh Claude Guillot, di mana Sultan Banten yang paling sungguh-sungguh menerapkan perlengkapan senjata modern dari Eropa untuk melindungi “pusat politik” keraton itu tak lain Sultan Ageng Tirtayasa yang telah cukup sering memesan dan membeli senjata dari Ingris, Denmark, dan Perancis. Sultan Ageng Tirtayasa pula, meski pembangunan benteng telah dimulai dengan gigih sejak Sultan Maulana Yusuf, yang memperkokohnya dengan menambahkan konstruksi bahan bangunan dari karang dengan mempekerjakan orang-orang hukuman untuk mencari dan mengangkut karang dari laut.

Dapat dikatakan, demikian lanjut Claude Guillot, benteng Kerajaan Islam Banten merupakan benteng yang paling canggih dan yang paling kokoh sepanjang sejarah pendirian dan pembangunan Ibukota kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, terutama di era Sultan Maulana Yusuf dan Sultan Ageng Tirtayasa. Sampai-sampai orang Belanda yang datang ke Banten, yang meski mungkin saja lebih bersifat alegoris, menyamakan Kota Banten layaknya kota Amsterdam yang megah dan terususun secara apik. Namun bangunan benteng ternyata bukan hanya dibangun dan ditemukan di lingkungan atau di sekeliling istanan Sultan Banten yang merupakan “pusat politik”, tapi juga di linkungan atau kawasan kompleks Pecinan dan kawasan pinggiran kota bagian timur.

Dan belakangan, para sejarawan semakin yakin, bahwa perancang kota berbenteng dengan lebih kokoh itu tak lain adalah orang Tionghoa yang paling dipercaya Sultan: Kaytsu alias Kyai Ngabehi Cakradana, yang mengingatkan dan membuat kita berhipotesis bahwa mungkin saja arsitek pembangunan benteng di ibukota Kerajaan Hindu Banten Girang, adalah juga orang-orang Cina. Dengan temuan-temuan arkeologis itulah, para sejarawan dan arkeolog mutakhir, berani menyimpulkan, bahwa sepanjang sejarahnya, sejak era Kerajaan Hindu Banten Girang hingga Kerajaan Islam Banten, para pendatang atau orang asing terlibat secara aktif atau pun sebagai perencana dan arsitek dalam usaha pendirian dan pembangunan Ibukota-ibukota Kerajaan di Banten.

Sulaiman Djaya

Iklan